SURABAYA, BERKASNEWS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada semester I tahun 2022 ini telah berhasil menyelamatkan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya senilai Rp 69 miliar lebih Aset tersebut berupa tanah. Hal itu sampaikan Kepala kejaksaan Negeri Tanjung Perak, I Ketut Kasna Dedi SH MH saat merilis capaian kinerja seksi perdata dan tata usaha negara (Datun) semester satu 2022 di peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 62 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini ke 22.yang didampingi Kasi Intelijen Putu Arya Wibisana SH MH, Kasi Pidum Hamonangan Parsaulian S SH,, Kasi Datun Rollana Mumpuni SH MH, Kasi Pidsus Mochamad Ali Rizza SH MH, Kasubagbin Cyrilus Iwan Santoso R SH, dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Didik Kurniawan W SH.
“Untuk aset tanah di Kecamatan Tenggilis seluas 17.700 meter persegi, senilai Rp.53.872.562.354. Sedangkan aset tanah di Kecamatan Pakal luasnya 13.390 meter persegi, nilainya Rp.15.358.330.000,” kata kasna, Kamis (21/7).
Menurut Kasna, permasalahan aset tersebut dimohonkan bantuan hukum nonlitigasi oleh Wali Kota Surabaya kepada seksi perdata dan tata usaha negara (datun) selaku jaksa pengacara negara (JPN) sejak tahun 2019 lalu.
“Dengan demikian, bagi siapapun yang memakai dan memanfaatkan tanah tersebut harus seizin dari Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Sedangkan capaian kinerja seksi tindak pidana khusus (pidsus), lanjut Kasna, pihaknya telah mengungkap dua kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang cukup fantastis. Yakni kasus korupsi pemberian kredit KPR oleh Bank Mandiri area Surabaya Niaga tahun 2014 dan pemberian kredit oleh Bank Jatim terhadap PT Hazel Karya Makmur di tahun 2014.
“Kalau kerugian negara dalam kasus Kredit di Bank Mandiri sebesar 3,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk kerugian negara pada kasus kredit Bank Jatim senilai 60 miliar lebih,” akunya
Dalam kasus korupsi itu, Pidsus Kejari Tanjung Perak berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan total Rp.54.142.309.000. “Itu terdiri dari uang tunai dan 33 sertifikat,” urainya
Adapun Bidang Intelijen, ada tiga kegiatan yang telah dilaksanakan. Yakni Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebanyak 4 kegiatan, 1 kegiatan penerangan hukum (penkum) dan Jaksa Menyapa ada 2 kegiatan. “Untuk tangkap buron (tabur) ada dua kegiatan,” terangnya.
Dan pada seksi pidana umum (pidum), lanjut Kasna, tindak pidana narkotika masih menjadi perkara yang mendominasi paling tinggi, yakni sebanyak 172 perkara. “Yang direhabilitasi ada 3 perkara,” lanjutnya.
Sementara untuk tindak pidana lainnya, seksi pidum telah menghentikan penuntutan kasus pencurian handphone yang dilakukan terdakwa Mas’ud Bin Lusin untuk memenuhi kebutuhan anaknya daftar sekolah.
“Penyelesaian perkara tersebut melalui restorative justice,” terang Kasna.
Sementara untuk bagian pembinaan, terdapat beberapa capaian pendapatan yang dihasilkan dari ongkos perkara, denda pelanggaran lalu lintas, denda hasil tindak pidana lainnya, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya, pendapatan hasil tindak pidana korupsi dan pendapatan uang sitaan tindak pidana lain yang telah diputus atau dietapkan pengadilan. “Totalnya sebesar 373.476.000 rupiah,” jelas Kasna.
Untuk capaian kinerja Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, terang Kasna, terdapat beberapa barang bukti dari berbagai perkara yang masuk ke seksi tersebut. Mulai dari Perkara Narkotika, UU Darurat, UU Kesehatan hingga perkara ketertiban umum (judi).
“Untuk perkara narkotika ada sebanyak 331 perkara dengan barang bukti 11.070 gram sabu dan 12 butir pil ekstasi. Dan barang bukti tersebut sudah ada yang kami musnahkan karena perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap,” tandasnya
Sedangkan barang bukti perkara UU Darurat terdiri dari 3 buah senjata api dan 7 buah senjata tajam jenis pisau dan celurit.
“Perkara UU Kesehatan ada 4 perkara dengan barang bukti terdiri dari 30.728 pil double L. Dan untuk perkara kejahatan umum ada 62 perkara, barang buktinya mulai dari rekapan togel, ATM, buku tabungan, kartu remi dan kartu domino,” pungkasnya.(han/red)
