SURABAYA, BERKASNEWS.COM– Program Tol Laut yang digadang-gadang untuk menekan disparitas harga dinilai masih jauh dari harapan, hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), harusnya Tol Laut ini berfungsi sebagai stabilisator pasar, sehingga bisa menekan disparitas harga, sehingga Rakyat yang diuntungkan.
“harusnyaTol laut sebagai stabilisator pasar, tentu barang komoditi yang akan dikirim harus diatur pemerintah, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tujuan tol laut itu benar-benar, lalu dijual kemana, tapi ini yang saya lihat tidak terjadi,” kata politikus dari fraksi Gerindra saat sidak Kapal Tol Laut Logistic Nusantara II yang Dioperasikan PT Pelni di pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (10/4/2019).
Kata Bambang, mestinya barang yang diangkut Tol laut itu yang menentukan harganya adalah pemerintah, tidak dilepas dengan mekanisme pasar.agar barang yang tidak dimuat di Tol Laut itu ikut murah, sehingga bukan pedagangnya yang diuntungkan tapi Rakyat yang senang karena Disparitas jadi turun.Jadi nanti barang yang mau dijual kemana itu harus pemerintah yang mengatur bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yang ada di daerah.
“kalau Pemerintah tidak tahu komoditi ini dijual kemana ? Dengan harga berapa? Maka yang akan diuntungkan adalah para-para kapital kapital bukan rakyat, padahal ini disubsidi uang Rakyat karena APBN,” tandas anggota DPR RI dapil Jatim (Surabaya-Sidoajo)
Bambang, tidak menampik konsep Tol Laut itu sudah bagus namun teknisnya yang salah, harusnya ada kebijakan yang mengatur penetapan jenis barang yang harus diangkut tol laut dan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kepulauan yang menjadi tujuan tol laut. Tidak hanya pembagian muatan barang saja, yang mana komposisinya 60 persen barang milik badan usaha milik negara (BUMN), sementara 40 persen barang milik swasta.
“padahal Harusnya kalau barang milik rakyat itu 100 persen dengan 11 komoditas termasuk semen sehingga bisa sebagai penetrasi harga barang di tempat tujuan tol laut,” harapnya
Untuk itu Bambang berharap,agar Menko ekuin bertanggung jawab Atas Tol Laut Ini, dan segera membenahi hal ini agar kedepan fungsi tol laut ini betul- betul dirasakan Masyarakat.
” kalau gak bisa ngurusi hal itu jangan jadi Menko Ekoin istirahat saja,” kata Bambang
Sehingga kata Bambang,Tol laut benar – benar berfungsi yang sebenarnya yaitu agar Disparitas harga menurun bukan malah pedagang yang diuntungkan
” tapi kalau Tol laut tidak ada fungsinya, lebih baik dibubarkan saja karena hanya membebani APBN,” pungkasnya (Han)
