Kebijakan Pemerintah Berakibat Maskapai Pelayaran Rugi

0
40

SURABAYA, BERKASNEWS.COM- Kebijakan pemerintah terkait kesiapan angkutan lebaran tahun 2018 dirasa sangat tidak tepat dan tidak menguntungkan pihak pelayaran, sehingga menurut prediksi Operator Pelayaran pada angkutan Lebaran tahun Ini akan mengalami penurunan arus jumlah penumpang jalur laut , Hal tersebut disebabkan adanya perubahan masa liburan yang diperpanjang, disisi yang lain aturan pelarangan kendaraan beroperasi tetap pada tanggal 11 juni -13,

, ”   kebijakan pemerintah   yang memperpanjang masa liburan sementara menetapkan larangan kendaraan beroperasi tetap pada tanggal 11 juni hingga 13 ini  berpengaruh pada penurunan jumlah penumpang,  karena sudah menjadi PM  jadi sulit untuk mengubah dalam waktu singkat,” kata Erwin H Poedjono Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU), pada acara buka puasa bersama dengan media Sabtu (9/6/2018).

Pemerintah memprediksi  lebaran tahun ini penumpang kapal laut meningkat hingga 5%. Namun menurut prediksi Erwin H Poedjono, justru kebalikkannya, akan turun 5% dari tahun lalu.

Pasalnya, pantauan dilapangan karena hingga H-8 pihaknya belum melihat ada lonjakan penumpang angkutan laut. Padahal, biasanya, tidak demikian.disamping itu kondisi ini tak lepas dari kondisi perekonomian yang belum bergairah

Selain itu juga , menurut Erwin banyaknya kehadiran pekerja asing juga mendorong penurunan jumlah pemudik. Sebab, biasanya banyak penduduk asal pulau Jawa yang mudik dari luar pulau terutama dari Kalimantan.

 

Kesiapan DLU

 

PT DLU sendiri, untuk lebaran kali ini, sudah persiapan sejak April 2018 dengan menyiagakan 25 kapal untuk lintas penyeberangan, 15 kapal untuk lintas panjang, dan 2 kapal untuk jalur perintis. Jumlah tersebut sudah termasuk tambahan kapasitas hingga 30% dibanding kondisi normal.

Pihaknya juga sudah mengupayakan tidak ada kapal docking (perawatan) selama periode peak season mudik lebaran.

Lebih dari itu, DLU juga memaksimalkan layanan tiket online untuk mencegah praktek percaloan tiket kapal. Dan, DLU pun siap melayani angkutan logistik yang tidak demikian halnya dilakukan maskapai penerbangan.

Namun demikian, pungkas Erwin, hingga H-8 lebaran masih belum terlihat lonjakan penumpang.

Kritikan pada pemerintah juga dilontarkan Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo,

Menurutnya minimnya jumlah dermaga membuat maskapai pelayaran tidak bisa maksimal melayani para pemudik lebaran.

“Banyak armada kapal yang siap melayani lonjakan penumpang tapi akhirnya nganggur karena harus menunggu antrean sandar di dermaga yang jumlahnya sangat terbatas,” kata Khoiri.

Terbatasnya jumlah dermaga, tandas dia, tidak hanya berimbas pada penumpukan penumpang, tapi juga jumlah kapal yang menganggur.

Dia contohkan di jalur penyeberangan paling sibuk Merak-Bakauheni. Di jalur ini jumlah kapal mencapai 70 unit, sedangkan jumlah dermaga hanya 6 dermaga. Idealnya, lanjut dia, dengan jumlah kapal sebanyak itu pemerintah mengoperasikan minimal 14 dermaga.

ironisnya, pemerintah bukannya menambah dermaga, tapi malah menambah jumlah kapal. Di antaranya di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang armadanya sudah mencapai 56 unit masih ditambah 1 unit kapal milik PT ASDP.

Akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat ini membuat para pengusaha kapal rugi, karena kapalnya harus menunggu giliran dan hanya bisa beroperasi maksimal 12 hari per bulan.

Untuk itu, Ketua Umum DPP Gapasdap ini menghimbau pemerintah untuk lebih fokus menyiapkan prasarana dan infrastruktur pendukungnya soal sarananya serahkan kami selaku operator

“Sekarang ini kondisinya terbalik, pemerintah justru fokus menyiapkan sarana, sementara prasarana seperti dermaga belum siap,” harap Khoiri, yang juga sebagai Direktur Keuangan PT DLU. (Han).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.