Putra Lingga Tan terpilih menjadi Ketua DPD APTRINDO Jawa Timur secara aklamasi
SURABAYA, BERKASNEWS- Berbicara soal keselamatan (zero accident) baik moda transportasi di darat maupun dilaut bak mengurai benang kusut, setidaknya itu yang hingga kini dirasakan kalayak umum, lantaran masih kurangnya kordinasi dan sinergi antara pemangku kepentingan didarat yang dalam hal ini Balai Pengelola transportasi daerah (BPTD) XI jatim perhubungan darat dengan Regulator Kepelabuhanan yaitu Otoritas Pelabuhan yang bernaung dibawah perhubungan laut. Hal itu terlihat banyaknya truk yang over dimensi over load (ODOL) berseliweran di Pelabuhan Tanjung Perak, karena ada staping diarea pelabuhan dengan leluasa seolah-olah perihal itu dibenarkan, belum lagi soal muatan kapal Roll on-Roll Of (Ro-Ro) yang mengandung barang berbahaya (B2) karena ketidaksesuaian dengan manifes, lagi- lagi berdalih belum tersedianya X Tray sehingga tidak bisa mendeteksi barang tersebut, pertanyaaanya siapa yang bertanggung jawab menyediakan alat tersebut? Kalau Pemerintah masak ada istilah mahal..? sementara pengecekan ulang hingga kini belum optimal meski bafer area sudah tersedia, sementara seperti kita tahu bersama kecelakaan terbakarnya kapal dilaut salah satu penyebabnya adalah dari muatan kapal, contoh yang terakhir terbakarnya KM mutiara timur di selat Bali bulan lalu, Untuk itu berkeselamatan harus dimulai dari diri sendiri yang sadar akan keselamatan dan menjadi kebutuhan dan tentu menjadi tanggungjawab dan integritas bersama.
” Jadi laut dan darat ini suatu kawasan yang tidak saling terpisahkan, kebijakan didarat misalnya JBI nya harus terukur dan sudah lolos dari jembatan timbang ketika masuk dikawasan Pelabuhan dan dilakukan timbang ulang harusnya kan sesuai, kalau masuk pelabuhan yang muatanya berlebih itu tanda tanya, sudah masuk jembatan timbang gak?
Untuk itu harus saling kordinasi dan sinergi yang mengedepankan unsur keselamatan, kalau tidak kecelakaan akan terjadi terus dan mengulang-ngulang kesalahan yang sama, kalau ditemukan Truk yang tidak sesuai dengan jumlah berat yang fi izinkan (JBI ) nya ya harus di timbang ulang, itu harus menjadi konsen Otoritas Pelabuhan (OP) selaku penguasa dipelabuhan bersama Badan Usaha Pelabuhan (BUP)” kata Kadis Perhubungan Propinsi jawa timur Nyono disela-sela musayawarh Daerah ke 1 Dewan Pimpinan Daerah APTRINDO Jatim,Kamis (15/12/2022).
Dengan mengusung tema ” bangkit dan maju menciptakan sinergitas optimal untuk Pelayanan Terbaik Bersama APTRINDO Jatim” Musyawarah Daerah Ke 1 DPD jawa Timur APTRINDO secara aklamasi dimenangkan oleh Putra Lingga Tan yang sebelumnya menduduki posisi ketua DPC APTRINDO Surabaya, dengan terpilihnya Lingga sebagai ketua DPD Jawa Timur merupakan ketua DPD Jatim pertama karena sebelumnya selama 8 tahun sejak APTRINDO berdiri posisi nomer satu di jatim di isi carateker, disinggung program kedepan Lingga mengatakan pihaknya akan sowan ke Bu Gubernur ke Kapolda dan semua stakeholder, dan teman-teman para pengusaha angkutan yang belum bergabung akan kami ajak untuk bergabung ke 2 kata Lingga ia pun akan berkeliling ke seluruh jawa timur untuk membentuk DPC Kabupaten dan kota.
” Ke 37 kota itu akan kami datangi untuk bersama-sama dengan mereka melangkah kedepan, dan ke 3 kita akan terus mensosialisasikan sistem manajemen keselamatan (SMK),karena itu membuktikan bahwa terjadi zero kecelakaan, meski saya tahu pasti akan terjadi banyak halangan atau tantangan itu dinamika tapi tetap akan berjalan” ungkap ketua DPD APTRINDO Jatim Terpilih, Putra Lingga Tan seusai Musda .
