SURABAYA, BERKASNEWS.COM– Program Tol Laut yang digadang-gadang untuk menekan disparitas harga dinilai masih jauh dari harapan, hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, harusnya Tol Laut ini berfungsi sebagai stabilisator pasar, sehingga bisa menekan disparitas harga, maka Rakyat yang diuntungkan.
“harusnyaTol laut sebagai stabilisator pasar, tentu barang komoditi yang akan dikirim harus diatur pemerintah, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tujuan tol laut itu benar-benar, lalu dijual kemana, tapi ini yang saya lihat tidak terjadi,” kata politikus dari fraksi Gerindra saat sidak dipelabuhan Tanjung Perak, Senin (11/2/2019).
Kata Bambang, mestinya barang yang diangkut Tol laut itu yang menentukan harganya adalah pemerintah, tidak dilepas dengan mekanisme pasar.agar barang yang tidak dimuat di Tol Laut itu ikut lebih murah, sehingga bukan pedagangnya yang diuntungkan Jadi nanti barang yang mau dijual kemana itu harus pemerintah yang mengatur bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yang ada di daerah.
“kalau Pemerintah tidak tahu komoditi ini dijual kemana ? Dengan harga berapa? Maka yang akan diuntungkan adalah para-para kapital kapital bukan rakyat padahal ini disubsidi uang Rakyat karena APBN,” tandas anggota DPR RI dapil Surabaya ini
Bambang, tidak menampik konsep Tol Laut itu sudah bagus namun teknisnya yang salah, harusnya ada kebijakan yang mengatur penetapan jenis barang yang harus diangkut tol laut dan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kepulauan yang menjadi tujuan tol laut. Tidak hanya pembagian muatan barang saja, yang mana komposisinya 60 persen barang milik badan usaha milik negara (BUMN), sementara 40 persen barang milik swasta.
“Harusnya kalau barang milik rakyat itu 100 persen sehingga bisa sebagai penetrasi harga barang di tempat tujuan tol laut,” harapnya
Untuk itu Bambang, berharap agar Mennko ekuin membenahi hal ini agar kedepan fungsi tol laut ini betul- betul dirasakan Masyarakat, bukan pedagang dan Jangan sampai tol laut sebagai transportasi publik di politisir pihak-pihak tertentu.
Sementara itu, Kepala kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Ir. Dwi Budi Sutrisno mengatakan, bahwa pihaknya menyiapkan dan telah mengundang para operator pelayaran yang mendapatkan hak pengoperasian kapal Tol Laut sesuai yang disampaikan melalui surat dewan tersebut.
“Kami undang mereka agar bisa dialog langsung dengan anggota dewan seputar tol laut, agar apa yang diharapkan pada kunjungan kali ini dapat terwujud ,” ungkap Dwi (han)
