JAKARTA, BERKASNEWS.COM–Rapat kerja komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR ,Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan,kepala BMKG dan Kepala Basarnas, Fraksi Partai Gerindra menolak pemangkasan anggaran kedua lembaga ini (BMKG dan Basarnas-red), sebab dikuatirkan akan mengurangi kemampuan lembaga itu untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.
” pemotongan anggaran kedua lembaga itu menunjukkan pemerintah kurang peduli terhadap keselamatan rakyatnya”kata politisi partai Gerindra, Bambang Haryo saat pembahasan RUU APBN Tahun 2019 Kamis,(25/10/2018)
Padahal menurut Bambang, Ancaman bencana di Indonesia cukup besar karena dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan empat lempeng tektonik. Indonesia juga berada di wilayah tropis dengan potensi bencana hidrometeorologi sangat tinggi, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.
“anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) saat ini masih belum memadai dengan tugas dan tanggung jawab seberat ini. untuk menyelamatkan nyawa publik” lanjut Bambang
Pemotongan anggaran itu disinyalir sudah berlangsung sejak tahun 2016 sehingga berdampak pada kehandalan peralatan deteksi bencana. “Indikasinya, antara lain banyak peralatan deteksi tsunami tidak berfungsi saat terjadi bencana beberapa waktu lalu,” ujarnya
Politikus Partai Gerindra Dapil Surabaya ini juga menilai pemotongan anggaran itu melanggar UUD 1945 yang menegaskan pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Sehingga menolak alasan pemerintah yang menyebut pemotongan anggaran BMKG itu sudah disinkronisasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
“Kami tidak setuju anggaran BMKG digabung atau dicadangkan di Kemenko Kemaritiman. BMKG itu lembaga teknis, sedangkan tugas Kemenko Maritim bersifat umum dan kurang jelas,” tegas pemilik PT DLU ini
Kata Bambang, Selain informasi bencana, fungsi dan tugas BMKG sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan menyajikan informasi cuaca, yang dibutuhkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, dan pariwisata.
informasi, kebutuhan anggaran BMKG pada 2018 mencapai Rp2,6 triliun tetapi hanya disetujui Rp1,7 triliun. Sedangkan tahun 2019, mengajukan anggaran Rp2,9 triliun, namun pemerintah hanya mengalokasikan Rp1,7 triliun.(han/tir)
