SURABAYA, BERKASNEWS.COM – Kondisi penyeberangan kapal feri Ujung Surabaya-Kamal Madura (Ujung-Kamal), yang semakin kurang peminat penumpangnya sehingga dua operator Pelayaran yang operasi di penyeberangan tersebut harus menderita kerugian yang signifikan, Hal ini membuat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI komisi V Bambang Haryo, harus turun melihat kondisi secara langsung untuk memastikan, pria lulusan institite Sepuluh November Surabaya (ITS) itu menyuarakan agar penyeberangan Ujung- Kamal harus tetap dipertahankan, dengan cara memberihkan subsidi agar tidak rugi,” Sebagai Komisi V DPR RI, saya mendukung subsidi lintasan feri Ujung-Kamal. Kebetulan juga saya ada di Badan Anggaran. Jadi, tugas saya merealisasikan apa yang saya katakan. Intinya, apapun yang terjadi, penyeberangan Ujung-Kamal tetap dipertahankan, khususnya dipertahankan untuk tidak rugi. Harus ada subsidi atau PSO (Public Service Obligation, red),” kata Bambang Haryo saat sidak dalam masa resesnya di Kantor PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Surabaya, jumat, 3/3
Bahkan, moda transportasi laut yang dulu satu- satunya penghubung pulau jawa Madura itu, perlahan namun pasti terus mengalami penyusutan minat serta jumlah penumpang. Penyeberangan ini hanya dioperatori dua perusahaan pelayaran, PT Dharma Lautan Utama (DLU) dan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Surabaya meski tak henti dirundung kerugian.
Dalam hal operasional, lanjut Bambang Haryo, setidaknya sarana transportasi itu tidak boleh kurang untuk menutup biaya operasional. Mengapa demikian? Alasannya, masalah keselamatan itu penting dan harus benar-benar dijaminkan kepada moda transportasi terhadap keselamatan jiwa para penumpangnya. “Karena itu, anggaran untuk menjamin keselamatan, atau biaya untuk menutup jaminan keselamatan kepada penumpang tidak boleh kurang atau dikurangi,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Ia meminta, masalah ini harus mendapat perhatian, karena nyawa publik harganya tidak terhingga. Artinya, nyawa publik harganya sangat mahal dan tidak bisa ditukar dengan apapun. “Bukan tidak ternilai. Tapi, tidak terhingga. Kalau tidak ternilai, berarti tidak ada nilainya. Apakah Anda bersedia dibayar Rp 1 triliun, tapi untuk dibunuh?” ujar Bambang beranalog.
Meski terlihat jaraknya pendek, namun lanjut Bambang, arus lintasan Ujung-Kamal rata-rata mencapau 2 knot atau setara dengan 5 km/jam. Apabila, sampai terjadi sesuatu terkait keselamatan, berarti pemerintah yang bertanggungjawab. “Saya katakan lagi, kalau sampai tidak ada pelayanan di penyeberangan Ujung-Kamal, artinya pemerintah tidak hadir. Jangan sampai pemerintah atau negara ini dikatakan tidak hadir,” ingatnya didampingi GM PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Surabaya, Rudy B Hanafiah dan Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Sutomo.
Menurut khoiri, penyeberangan Ujung Kamal ini selain Wisata juga beck up apabila terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan jembatan Suromadu ini tidak bisa dilewati selain itu juga ada Histeris,” jadi fungsi lintasan ini multi, selain fungsi antisipasi apabila terjadi masalah di Jembatan Suramadu, fungsi lintas Ujung-Kamal juga untuk pariwisata. Seharusnya, pemerintah perhatian terhadap keselamatan transportasi di moda penyeberangan Ujung-Kamal yang juga memiliki nilai historis,” ungkapnya saat Diskusi di Kantor ASDP Surabaya jumat 3/8/2018.
Untuk itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Surabaya-Sidoarjo ini akan bersama pemerintah mengusahakan eksistensi perlintasan Ujung-Kamal tetap berlangsung operasionalnya. Menurut Bambang, penyeberangan yang melintasi Selat Madura ini tidak boleh mati. “Sampai kapan juga, harus tetap dipertahankan eksistensinya. Makanya, saya akan mendorong agar secepatnya mendapat subsidi operasional,” harap Bambang. (Han)
