SURABAYA, BERKASNEWS.COM – strategi yang dianggap jitu untuk meresap aspirasi para pelaku usaha dipelabuhan terus dilakukan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (OP) Tanjung Perak Surabaya, kali ini merupakan kali kedua Dengan menggelar pertemuan terbuka ala Suroboyoan, Gelaran kali kedua yang dikemas Lesehan dengan dihidangi hasil bumi pertiwi ini membincangkan beragam masalah di lingkup kepelabuhanan.
“Untuk kali ini, kami ingin mendengar keluhan, juga masukan, dari permasalahan yang berkaitan dengan tarif kepelabuhanan secara terbuka,” tutur Kepala OP Utama Tanjung Perak, M. Dahri saat memandu kegiatan yang dikonsep Cangkrukan atau Ngobrol Bareng , Rabu (4/9/2019).
Hàsil perbincangan itu kata Dahri, bukan hanya sampai disini saja,tapi selain sebagai bahan evaluasi juga akan dikordinasikan dengan lembaga terkait,” hasil pertemuan ini aka kami tindak lanjuti,” katanya
Dahri juga mengingatkan, perbincangan dengan buka- bukaan ini tetap melalui koridor dan aturan yang berlaku. “Tetap ada relnya,” ujarnya.
Ini semua kata Dahri, dalam rangka program menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara yang berlangsung santai ini mengngrucut pada solusi terkait masalah tarif kepelabuhanan yang banyak dikeluhkan para pengguna jasa.
“Masalah pelayanan, OP memang sebagai koordinator di pelabuhan. Apapun biaya di pelabuhan semua sesuai prosedur. Di luar ketentuan kantor, tidak ada tarif lain,” tandas Dahri di hadapan para stakeholder.
Diharapkan, melalui wadah Cangkrukan, semua masalah yang terkait pelayanan, ataupun tarif tetap bisa dibicarakan untuk dicarikan solusinya.
“Ini Cangkrukan, sengaja kami buat agar bisa saling membahas kesulitan yang dihadapi teman-teman dinas luar pelayaran,” urainya
Dahri meyakinkan soal tarif yang terus digulirkan dan jadi bahasan yang serius oleh para pengusaha Bongkar Muat, OP pun memberi wawasan tentang tarif pungutan sesuai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ketentuan dari pemerintah ini bisa dilihat langsung melalui monitor yang terpampang di ruang pelayanan OP Utama Tanjung Perak.
“Dengan begitu, penerapan tarif secara terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Semua transparan dan sesuai instruksi pemerintah untuk membersihkan image negatif, agar terwujud WBK dan WBBM,” pungkas Dahri. (han/sa)
