IPERINDO Harap Keberpihakan Pemerintah Kepada Industri Maritim  

SURABAYA – IBERKASNEWS- Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas pantai (IPERINDO) berharap keberpihakan pemerintah kepada Industri perkapalan nasional dan maritim, hal itu disampaikan ketua DPP IPERINDO Anita Puji Utami pasalnya agar industri galangan kapal nasional mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi dan Menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Tentunya kami berharap di dalam kegiatan ini nantinya dapat menghasilkan gagasan-gagasan di dalam mendukung perkembangan maupun kemajuan industri perkapalan serta maritim di Indonesia untuk menyongsong Indonesia emas,” kata Anita panggilan sapaan (Anita Puji Utami -red), saat memberihkan sambutan pada rapat kerja nasional (Rakernas) ke-2 yang dihadiri Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Titik Anas, SE, M.Econ.Dev, PhD dan Direktur Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang diwakili oleh Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Perak, Capt. Heru Susanto, MM di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (9/12/2023).

Pada kesempatan itu Anita mengucapkan terima kasihnya atas kehadiran para perwakilan pemerintah pada Rakernas 2023 kali ini karena hal ini dapat menjadikan semangat bagi kami untuk terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi industri galangan kapal nasional.

“Pelaksanaan rakernas ini adalah menyusun sasaran dan juga program kerja untuk kedepan tahun 2024 dan juga melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023,” ujarnya

Lebih lanjut Anita menyampaikan, bahwa rakernas ini juga saat yang tepat untuk menyampaikan visi, misi dan harapan industri perkapalan Indonesia untuk bangkit dan maju, “Tidak mungkin perawatan kapal dilakukan diluar negeri, dikarenakan hal tersebut sama saja dengan membuang uang ke laut hanya untuk mobilisasi, kecuali memang kapasitas galangan di Indonesia yang masih belum ada untuk kapasitas tertentu,” tandas Anita

Masih menurut Anita yang juga Direktur Utama PT Adiluhung Sarana Segara (ASSI) tersebut bahwa dirinya berharap semua pemangku kepentingan harus saling mendukung agar industri galangan kapal nasional mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan harapan tidak lain adalah Kolaborasi Pemangku Kepentingan Industri Perkapalan Nasional Guna Menyongsong Indonesia Emas 2045,
Untuknya menghadirkan sejumlah narasumber penting dari pemerintahan dan pelaku usaha.

“Melalui seminar ini, kita akan melakukan review atau membahas permasalahan-permasalahan yang ada di industri maritim saat ini, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai kebijakan yang berpihak kepada industri maritim, Selain itu kita berharap industri maritim ini juga bisa menjadi lokomotif bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.

Senada, Ketua Dewan Penasehat IPERINDO, Ir. H. Bambang Soekartono (BHS) mengatakan, persoalan yang dihadapi IPERINDO hingga saat ini adalah membutuhkan perhatian pemerintah secara keseluruhan untuk terus mendukung di dalam pengembangan industri maritim ini yang nantinya bukan hanya kita dapat mendukung sistem logistik nasional, khususnya pada transportasi laut dimana transportasi laut ini adalah merupakan persentase yang terbesar dalam mendukung logistik secara umum.
kompetisi di internal IPERINDO menurut BHS berkompetisi dengan baik tatanan yang positif kearah saling meningkatkan teknologi dalam galangan itu sendiri, baik SDM nya,

“seperti yang disampaikan ketua DPP IPERINDO bahwa kita sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk lebih memback up di industri maritim ini karena saat ini butuh insentif-insentif dengan permodalan yang sangat murah.
Di Malaysia saja sudah dibawah 3 persen untuk industri maritim. Termasuk pelayarannya bagi yang membangun di dalam negeri diberikan insentif yang cukup besar, seperti di china sampai 30 persen kepada perusahaan yang mau membangun kapal di negaranya sendiri,” jelentrenya

BHS menanyakan, Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara itu, kalau di dalam negeri sendiri tidak diperhatikan sektor maritimnya. Padahal kata BHS negara kita negara maritim, “Kita masih butuh begitu banyak kapal. Mungkin kebutuhan kita hingga 200 persen untuk memenuhi 17.500 pulau yang saat ini baru 15 persen yang terkoneksi oleh INSA cs total dari kepulauan kita,” keluhnya.

Bambang menyebut, Ini suatu tantangan kalau ke ingin logistik kita menyebar diseluruh Republik Indonesia secara utuh harus memperhatikan IPERINDO agar dunia perkapalan atau transportasi ini tetap bisa eksis yang akan mendukung perpindahan logistik maupun penumpang yang ada di Indonesia.
“Kita lihat saja, begitu banyak beban yang ditanggung IPERINDO. Seperti, contoh pendangkalan alur di wilayah galangan yang ada di Perak yang bahasannya sampai je Kemenkomarves tapi nyatanya tidak ada realisasinya,” ujarnya.

Masih banyak lagi persoalan yang dihadapi perusahaan galangan dengan hadirnya aturan-aturan baru yang membebani secara biaya yang notabene tidak memberikan kemajuan teknoligi atau sdmnya itu tidak. Cuma sertifikatnya saja yang nambah. Saya sangat menyayangkan yang terkesan mempersulit IPERINDO.

“Kalau mempersulit galangan hingga mati maka transportasi laut di Indonesia akan kesulitan untuk melakukan docking. Apa ya harus ke luar negeri hingga ke china, dan bisa dibayangkan akan memakan biaya berapa besar,” ucapnya

Bambang berharap, pemerintah harus mendukung industri maritim yang ada di Indonesia dan juga komponen penunjangnya. Kalau perlu di dorong agar hidup di Indobesia.
“Beri insentif yang cukup besar agar pengusaha pelayaran dalam negeri bahkan pengusaha pelayaran dunia mau membangun kapalnya di Indonesia,” tegas mantan Anggota DPR RI itu.

Menambahkan, Ketua Dewan Pengawas IPERINDO, Askan Naim bahwa yang perlu kita sadari bahwa bangsa ini bangsa maritim, kapal dan jembatan yang ada di pelabuhan adalah sarana transportasi di laut maka pemerintah harus hadir disitu.
“Kenapa untuk memperbaiki jalan di darat anggarannya bisa ratusan triliun sedang jalan di laut kita tidak pernah konsen disitu, itu juga penting,” tuturnya.
Askan mengingatkan, karena untuk menyambung ribuan pulau itu tidak ada sarana lain yang satu-satunya adalah sarana kapal. Karena kapal dan jembatan adalah infrastruktur atau jalan di laut.
“Bila di Malaysia saja mereka memberikan 3 persen. Kalau di Eropa malah nol persen  kepada industri maritim baik galangan maupun pelayaran,” pungkasnya

 

Facebook Comments